Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk segera memetakan data perusahaan tambang di seluruh Indonesia sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan 70 persen manfaat sumber daya alam kepada negara, sebuah visi yang dicanangkan Presiden untuk kesejahteraan rakyat. Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom), menyoroti peran sentral Kapolri dalam eksekusi arahan ini, mengingat masifnya praktik pengelolaan sumber daya alam secara ilegal yang merugikan negara.
Instruksi vital terkait pemanfaatan hasil tambang ini pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 14 November 2026. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi melalui penguasaan kembali aset-aset bangsa, terutama di sektor pertambangan, agar keuntungan yang dihasilkan dapat secara signifikan dinikmati oleh rakyat Indonesia.
"Tentu saya mengetahui juga bahwa Bapak Kapolri ini menjadi tulang punggung Bapak Presiden untuk menuntaskan kerja-kerja berat Bapak Presiden dalam konteks apa yang dibidangkan Bapak Presiden di Tanwir Muhammadiyah kemarin bahwa beliau ingin 70% dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungannya, manfaatnya untuk 70% setidaknya kemakmuran rakyat," kata Syahganda usai audiensi dengan Kapolri di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 November 2026. Pernyataan Syahganda ini menggarisbawahi kepercayaan penuh Presiden terhadap institusi Polri dalam mengawal agenda strategis negara ini.
Syahganda menambahkan bahwa arahan Presiden Prabowo ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah mandat besar bagi Polri sebagai institusi penegak hukum utama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang selama ini melanggar aturan, mengeksploitasi sumber daya alam tanpa izin, dan merugikan keuangan negara, akan menjadi target penindakan hukum yang tegas. "Jadi itu pekerjaan yang sangat besar bagi Bapak Kapolri tentunya atas perintah Bapak Presiden untuk mengambil kembali resources bangsa ini yang selama ini dikelola secara ilegal," sambungnya, memperjelas skala dan urgensi tugas yang diemban Polri.
Mandat Ekonomi Berdaulat dari Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menyuarakan visi besar mengenai kedaulatan ekonomi Indonesia, yang salah satu pilarnya adalah penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan bangsa. Instruksi untuk mengembalikan 70 persen manfaat sumber daya alam kepada negara adalah manifestasi nyata dari visi tersebut. Ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang reformasi struktural yang lebih luas dalam tata kelola pertambangan nasional.
Visi Penguasaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Nasional
Visi Presiden Prabowo berakar pada prinsip bahwa kekayaan alam Indonesia, yang melimpah ruah, seharusnya menjadi fondasi utama bagi kemakmuran seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elite atau korporasi. Angka 70 persen yang disebutkan bukanlah angka sembarangan; ini mencerminkan ambisi kuat untuk memastikan bahwa mayoritas keuntungan dari sektor pertambangan dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan. Selama ini, banyak pihak menilai bahwa porsi negara dari hasil tambang masih terlalu kecil, terutama jika dibandingkan dengan potensi keuntungan yang sangat besar. Kebocoran pendapatan negara akibat praktik ilegal dan tata kelola yang kurang transparan telah menjadi isu kronis yang merugikan negara selama bertahun-tahun. Dengan instruksi ini, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa "kue" ekonomi dari sektor tambang terdistribusi lebih adil.
Urgensi Penertiban Praktik Ilegal
Praktik pertambangan ilegal telah menjadi masalah akut di Indonesia, menimbulkan kerugian multidimensional. Dari sisi ekonomi, negara kehilangan triliunan rupiah setiap tahunnya dalam bentuk pajak, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak disetorkan. Dari sisi lingkungan, pertambangan ilegal seringkali dilakukan tanpa memperhatikan kaidah keberlanjutan, menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah seperti deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak sosialnya juga tidak kalah serius, memicu konflik lahan, eksploitasi tenaga kerja, dan masalah keamanan di daerah-daerah pertambangan. Oleh karena itu, penertiban praktik ilegal bukan hanya keharusan hukum, melainkan juga imperatif moral dan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Instruksi Presiden Prabowo adalah panggilan untuk tindakan nyata dalam menghadapi ancaman serius ini.
Peran Strategis Polri dalam Eksekusi Instruksi
Dalam konteks penertiban dan pengembalian kedaulatan sumber daya alam, peran Polri menjadi sangat strategis. Dengan kewenangan dan jangkauan operasional yang luas, Polri diharapkan menjadi ujung tombak dalam mengidentifikasi, memetakan, dan menindak pelaku-pelaku yang merugikan negara.
Kapolri sebagai Tulang Punggung Penegakan Hukum
Pernyataan Syahganda Nainggolan yang menyebut Kapolri sebagai "tulang punggung" Presiden Prabowo dalam menuntaskan kerja berat ini bukanlah tanpa alasan. Polri memiliki struktur organisasi yang tersebar hingga ke pelosok daerah, dilengkapi dengan unit-unit khusus seperti Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) dan Baintelkam (Badan Intelijen Keamanan) yang memiliki kapabilitas dalam penyelidikan, penyidikan, dan pengumpulan informasi. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dengan kepemimpinannya, diharapkan mampu menggerakkan seluruh elemen Polri untuk fokus pada agenda nasional ini. Penegakan hukum yang kuat adalah prasyarat mutlak untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang bersih dan transparan. Tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum, praktik-praktik ilegal akan terus merajalela, mengikis potensi ekonomi negara dan merusak lingkungan. Kapolri memiliki mandat konstitusional untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menindak kejahatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Rencana Pemetaan Data dan Penentuan Prioritas
Menanggapi instruksi Presiden, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pemetaan data. "Itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target," kata Suyudi kepada wartawan. Proses pemetaan data ini akan menjadi langkah awal yang krusial. Bareskrim akan fokus pada aspek investigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang teridentifikasi, sementara Baintelkam akan berperan dalam pengumpulan informasi dan intelijen untuk mengidentifikasi pola, jaringan, dan modus operandi praktik ilegal.
Pemetaan data ini tidak hanya mencakup lokasi pertambangan, tetapi juga detail mengenai izin usaha, kepemilikan, volume produksi, jalur distribusi, serta potensi kerugian negara. Integrasi data dari berbagai kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai akan sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, Polri dapat menentukan target prioritas penindakan secara lebih efektif dan efisien, memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil tepat sasaran dan memberikan efek jera yang maksimal.
Pendekatan Polri: Tegas pada Ilegal, Dukung Investasi Legal
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga menegaskan pendekatan dualistik Polri dalam menjalankan instruksi ini: penindakan tegas terhadap praktik ilegal, namun tetap memberikan dukungan penuh terhadap investasi yang sah dan legal. Keseimbangan ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi nasional.
Komitmen Berantas Praktik Pertambangan Ilegal
"Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung," ujar Suyudi. Komitmen untuk memberantas praktik ilegal mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pertambangan tanpa izin (PETI), penambangan yang melebihi kuota atau area izin, hingga penyelundupan hasil tambang. Penindakan ini akan melibatkan serangkaian langkah, mulai dari penggerebekan, penangkapan pelaku, penyitaan alat berat, hingga proses hukum di pengadilan.
Polri juga akan berkoordinasi erat dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian ESDM untuk verifikasi izin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penilaian dampak lingkungan, Kejaksaan Agung untuk penuntutan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika terindikasi adanya praktik korupsi dalam tata kelola pertambangan. Sinergi antarlembaga ini mutlak diperlukan mengingat kompleksitas dan jaringan kejahatan di sektor pertambangan yang seringkali melibatkan berbagai pihak. Polri akan berdiri di garis depan dalam upaya penertiban ini, memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum tidak luput dari perhatian dan penindakan.
Menjaga Iklim Investasi yang Kondusif
Di sisi lain, Kapolri juga menekankan pentingnya mengawal perusahaan atau pelaku usaha yang beroperasi secara sah. Investasi di sektor pertambangan adalah salah satu pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pengembangan daerah. Oleh karena itu, Polri tidak akan ragu untuk melindungi perusahaan-perusahaan yang mematuhi hukum, membayar pajak, dan beroperasi sesuai standar lingkungan serta sosial. Perlindungan ini tidak hanya dari ancaman kriminalitas, tetapi juga dari praktik-praktik persaingan tidak sehat yang disebabkan oleh keberadaan tambang ilegal.
Dengan menertibkan praktik ilegal, Polri secara tidak langsung turut menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan adil. Investor legal akan merasa lebih aman dan terlindungi, karena mereka tidak lagi harus bersaing dengan pelaku ilegal yang tidak membayar pajak dan tidak mematuhi regulasi. Ini akan mendorong lebih banyak investasi berkualitas yang berkontribusi positif terhadap perekonomian dan pembangunan berkelanjutan. "Tapi kalau yang mengganggu ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan," pungkasnya, menegaskan bahwa garis pemisah antara legal dan ilegal akan ditegakkan dengan tegas.
Implikasi dan Harapan ke Depan
Langkah Polri dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo ini memiliki implikasi yang sangat luas bagi masa depan tata kelola sumber daya alam Indonesia.
Dampak Potensial terhadap Penerimaan Negara dan Lingkungan
Apabila program pemetaan dan penindakan ini berhasil dijalankan secara konsisten, dampak paling langsung adalah peningkatan signifikan pada penerimaan negara. Kebocoran yang selama ini terjadi dapat diminimalisir, sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai program-program kesejahteraan rakyat. Selain itu, penertiban pertambangan ilegal juga akan membawa dampak positif bagi lingkungan. Dengan berkurangnya aktivitas ilegal, diharapkan kerusakan lingkungan dapat direhabilitasi, dan ekosistem alam dapat kembali pulih. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan lingkungan hidup Indonesia.
Tantangan dan Kolaborasi Lintas Sektor
Namun, upaya ini tidak akan mudah. Polri akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari luasnya wilayah pertambangan di Indonesia, jaringan pelaku ilegal yang terorganisir, hingga potensi resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan. Selain kementerian/lembaga yang telah disebutkan, dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan partisipasi aktif dari masyarakat adat dan lokal juga sangat penting. Edukasi publik mengenai pentingnya tata kelola tambang yang legal dan bertanggung jawab juga perlu terus digalakkan.
Dengan sinergi yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan, langkah Polri untuk memetakan data perusahaan tambang dan menindak praktik ilegal diharapkan mampu mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan kedaulatan sumber daya alam demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah tonggak penting dalam upaya membangun ekonomi yang lebih berdaulat dan berkelanjutan.








